Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja perusahaan negara.
Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6), Presiden menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan besar-besaran terhadap BUMN agar lebih profesional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo menjelaskan bahwa proses pembersihan dan penertiban BUMN telah berjalan. Dari sekitar 1.000 perusahaan yang sebelumnya tercatat sebagai BUMN, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan yang dinilai tidak lagi efektif atau memerlukan restrukturisasi.
Menurut Presiden, proses rasionalisasi tersebut akan terus dilanjutkan hingga jumlah BUMN tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 perusahaan negara akan ditutup atau dikonsolidasikan sebagai bagian dari reformasi menyeluruh terhadap sektor BUMN.
“Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap BUMN dapat menjadi lebih sehat secara bisnis, memiliki tata kelola yang lebih baik, meningkatkan daya saing, serta mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat.
Komentar