Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum daerah atau pemilu daerah diselenggarakan paling cepat dua tahun dan paling lambat dua setengah tahun setelah pemilu nasional selesai digelar. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno MK yang diadakan pada Senin (23/6/2025), sebagai bentuk kepastian hukum atas sinkronisasi tahapan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dalam kerangka sistem pemilu Indonesia, pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
MK menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diambil untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan lebih tertib, efisien, dan akuntabel, serta mencegah beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu menumpuk dalam waktu berdekatan. Dengan interval minimal dua tahun, diharapkan ada cukup ruang untuk mengevaluasi jalannya pemilu nasional sebelum memasuki tahapan pemilu daerah. Putusan ini juga ditujukan agar konsolidasi demokrasi di tingkat pusat dan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan. Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan baru tersebut berlaku secara nasional dan mengikat seluruh lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partai politik peserta pemilu dalam merumuskan jadwal pemilihan ke depan.
Komentar